Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM dan senat mahasiswa se-Kota Pematangsiantar menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Pematangsiantar. Mereka menolak revisi Undang-Undang TNI, khususnya pasal 7, 47, dan 53, yang dinilai mengancam demokrasi dan supremasi sipil.
Sejak pagi, massa aksi mulai berdatangan dan langsung menggelar orasi di depan gedung DPRD. Demonstran membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan mereka. Aksi semakin memanas ketika mahasiswa membakar ban sebagai simbol perlawanan terhadap revisi undang-undang yang mereka anggap kontroversial.
“Kami menolak revisi UU TNI!”
teriak pimpinan aksi dari atas mobil.
Situasi semakin tegang ketika mahasiswa mencoba masuk ke dalam gedung DPRD. Massa mulai mendorong gerbang utama hingga akhirnya roboh. Ribuan mahasiswa berhamburan masuk ke halaman gedung, sementara aparat keamanan berusaha mengendalikan situasi.
Setelah berhasil memasuki gedung, mahasiswa langsung menggelar sidang rakyat di ruang sidang utama. Salah satu perwakilan mahasiswa naik ke podium dan membacakan tuntutan mereka.
Setelah membacakan tuntutan, mahasiswa bersama-sama mengucapkan Sumpah Mahasiswa dan menyanyikan lagu perjuangan Buruh Tani.
Tak lama setelah aksi di dalam gedung, mahasiswa akhirnya ditemui oleh Kapolres, perwakilan anggota DPRD Kota Pematangsiantar. Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor DPRD.
Mahasiswa yang terus menuntut kepastian, dan Kapolres yang hadir di lokasi meminta agar aksi tetap berjalan damai.
Sebagai tindak lanjut, DPRD dan perwakilan mahasiswa menyepakati untuk mengadakan rapat bersama esok hari guna membahas tuntutan tersebut lebih lanjut. Rapat ini diharapkan dapat menjadi ruang diskusi antara mahasiswa dan DPRD untuk mencari solusi terkait permasalahan yang disuarakan.
Setelah pertemuan, para mahasiswa mulai membubarkan diri. Mereka berjanji akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah benar-benar membatalkan revisi UU TNI yang mereka tolak.
Aksi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa tetap berada di garda terdepan dalam mengawal demokrasi.
Reporter : Hana Seftiyanti
