Indonesia merupakan negara demokrasi yang pemerintahanya berbentuk Republik dengan sistem presidensial.
Indonesia yang menganut Trias politica yang artinya pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sejak pasca reformasi.
Namun semangat reformasi yang melahirkan keseimbangan dalam politik serta pemberangusan terhadap KKN semakin layu.
Berbagai perspektif bahwa reformasi telah dikorupsi dan justru melahirkan politik dinasti semakin sering didengungkan.
Seperti halnya yang disampaikan Randa Wijaya, Ketua BEM Fakultas ekonomi Universitas Simalungun.
Menurutnya, saat ini politik di Indonesia sedang mengalami suatu politik bangsawan.
“Di mana politik hanya diduduki oleh kaum elit yang memiliki perekonomian tinggi. Ongkos politik melalui suatu partai politik yang ada dikarenakan biaya biaya kampanye yang sangat besar menciptakan politik transaksional,” kata Randa.
“Setiap momen pemilu di Indonesia selalu di anggap jujur dan adil, sementara kita bisa melihat Indonesia belum bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan money politics, dimana orang bisa membeli kekuasan dan posisi politik nya,” tuturnya.
Politik saat ini sebut Randa jauh dari kesejahteraan rakyat. Dia pun melihat politik dinasti secara umum mengarah kan regenerasi kekuasaan bagi kepentingan sekelompok tertentu.
“Jadi menurut ku ini jelas bahaya, pasti demokrasi akan cedera, kalau demokrasi sudah cedera artinya rakyat tidaklah sejahtera,” kata ketua BEM itu.
Saat ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah mengabulkan gugatan uji materi dan menghapus pasal pembatasan larangan keluarga pertahanan dan politik dinasti dalam UUD pilkada tahun 2015.
Ada beberapa pasal di dalam, tetapi keadaan dan realistisnya keberlangsungan politik dinasti sangat la melekat di negara kita ini, tetapi kita melihat secara hukum dan konstitusi politik dinasti fenomena yang legal dan tidak di larang dalam UUD, karna jelas dalam Putusan mahkamah konstitusi nomor 33/PUU-XIII/2015.
“Ada proses yang mempertahankan untuk suatu tujuan, maka itu konsep ini dianggap menjadi hal yang sah sah saja dalam human right,” kata lelaki berambut panjang tersebut
“Harapan ku untuk pemerintahan Indonesia, tundukklah terhadap suatu konstitusi negara ini, dan jangan jadikan politik sebagai barang yang haram, tetapi jadikanlah barang itu yg dapat mensejahterakan rakyat Indonesia sebagai mana rakyat dalam konsep negara ini,” tutupnya diakhir.
Sama hal nya dengan Randa, Mahasiswi yang ingin disapa Mawar (19) juga berbagi pendapatnya mengenai perkembangan pemerintahan Indonesia sekarang.
Menurutnya pendapat masyarakat sekarang kurang didengar oleh pemerintah sehingga terjadi keputusan yang banyak mendapat pro dan kontra.
“Seharusnya kita sebagai rakyat juga harus didengar pendapatnya bukan seperti yang terjadi kemarin karena ada saudara dari presiden sebelumnya makanya bisa diubah peraturan tersebut,” kata mahasiswi administrasi negara UPMI yang dihubungi melalui pesan WhatsApp.
Hal tersebut pun semakin menguatkan istilah politik dinasti yang banyak diberitakan saat ini. Politik dinasti adalah praktik di mana kekuasaan politik dipegang oleh sekelompok orang yang masih terkait hubungan keluarga, seperti mewariskan kekuasaan dari orang tua ke anak.
“Menurut ku tentang dinasti politik itu bener si, karena bisa kita lihat sekarang dari presiden sebelumnya itu ada mempunyai anak dan juga menantu, semuanya pasti memiliki jabatan. Seharusnya seperti ini tidak boleh didiamkan saja karena akan banyak terjadinya pro dan kontra antara rakyat dan pemerintah,” ungkap Mawar.
Jika hal itu masih terus berlanjut, Mawar khawatir itu akan terus berlanjut hingga ke anak cucu mereka.
” Takutnya bakal berlanjut sampai ke anak cucu mereka, jadi yang memegang kekuasaan itu ya keluarga mereka semua, jadi seperti tidak dikasih jalan sama mereka untuk orang lain mengambil bidang politik sekarang ini,” kata Mawar khawatir.
Walaupun menurutnya hal tersebut bebahaya, ia menilai ada sedikit hal positif yang bisa diambil.
Melihat wakil presiden terpilih termasuk generasi muda, ia berpendapat bahwa generasi muda lainnya akan termotivasi untuk mempunyai tekad yang lebih berani dan maju.
Ia berharap kepada pemerintah dan penegak hukum agar bersikap akuntabel dan perlu penegak hukum yang kredibel untuk meningkatkan kewibawaan negara dan kepastian hukum di Indonesia.
Reporter: Naiya & Mai
